2/27/2010
BOGOR --MI: Peneliti senior lembaga penelitian kehutanan antarbangsa (CIFOR) Moira Moeliono mengemukakan zona khusus dapat menjadi jawaban untuk mengelola konflik antara masyarakat dan taman nasional (TN).

"Namun, pembentukan zona khusus tidak cukup hanya dengan peraturan. Dibutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dan komitmen bersama untuk mewujudkannya," katanya di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (22/2).


Disela-sela kegiatan "shared learning" (belajar bersama) ke-10 bertema "Zona Khusus di Kawasan Taman Nasional: Peluang dan Tantangan Mewujudkan Keseimbangan antara Konservasi dan Kesejahteraan Masyarakat", ia mengatakan bahwa di hampir sebagian besar TN di Indonesia hingga kini masih terjadi konflik antara kedua belah pihak.

Karena itulah, kata dia, bersama pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Kehutanan melalui beberapa wakil dari TN seperti TN Gunung Halimun Salak, TN Kutai, TN Tesso Nilo, TN Danau Sentarum, pihak LSM seperti Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI), dan wakil masyarakat, pihaknya melaksanakan kegiatan tersebut.

"Tujuan umumnya agar melalui 'shared learning' ke-10 ini dapat mendorong pihak-pihak yang berkepentingan terhadap TN untuk merefleksikan keadaan saat ini, dan meramu bentuk pengelolaan yang lebih tepat guna dan kolaboratif," kata peneliti "Forest and Governance Program" CIFOR itu.

Menurut dia, langkahnya bisa melalui rancangan zona khusus yang dapat diwujudkan menurut keadaan khas masing-masing TN, mengingat terdapat karakteristik yang berbeda. Secara khusus, kata dia, tujuan kegiatan ke-10 itu adalah mengembangkan pemahaman bersama tentang konsep tata kelola zona khusus dalam kerangka pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif.

Kemudian, membahas konsep zona khusus dan bersama-sama merancang zona khusus TN, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan, serta mendorong parapihak untuk berkolaborasi mewujudkan konservasi kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya mengharapkan dari kegiatan tersebut, dapat menghasilkan sejumlah keluaran, diantaranya bentuk-bentuk pengelolaan TN yang dituangkan dalam bentuk "peta keunikan/kekhasan" pengembangan zonasi di sejumlah TN di Indonesia sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan pengelolaan TN ke depan.

Selain itu, juga menghasilkan prinsip-prinsip, elemen penting, dan tujuan strategis pengembangan zona khusus --yang berbentuk draf rancangan zona khusus--, rekomendasi perbaikan kebijakan zonasi (berdasarkan Permenhut 56/2006), dan terbentuk jaringan kerja sama dan tukar-menukar informasi dalam pengembangan zona khusus. (Ant/OL-06)

CUSTOMER SERVICE

Sekilas Kabar

HUBUNGI KAMI via email setiap Senin - jum'at

SEARCH

Memuat...

ADS SPACE

Image and video hosting by TinyPic

JUMLAH PENGUNJUNG